BLITAR – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6), sempat berlangsung tegang sebelum akhirnya berakhir dengan dialog terbuka antara mahasiswa dan pimpinan DPRD.
Aksi yang mengusung tema “Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional” itu diikuti sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi. Mereka datang membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah pusat.
Suasana sempat memanas ketika massa berusaha mendekati pintu gerbang DPRD. Desakan peserta aksi membuat pagar gedung nyaris ambruk. Ketegangan kembali terjadi saat demonstran membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Petugas kepolisian kemudian berupaya memadamkan api untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Namun, langkah tersebut sempat mendapat penolakan dari sebagian peserta aksi sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat. Situasi sempat memicu kericuhan kecil, bahkan seorang mahasiswa sempat diamankan. Meski demikian, kondisi dapat segera dikendalikan dan demonstrasi kembali berjalan tertib.
Koordinator aksi, Santa Febriana, menjelaskan bahwa mahasiswa ingin mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan nasional. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, kedua program tersebut perlu dikaji dari sisi efektivitas pelaksanaan, manfaat bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan negara. Mahasiswa juga meminta pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan perlindungan sosial.
Aksi mulai mereda setelah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menemui massa dan membuka ruang dialog. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan 11 poin tuntutan untuk diteruskan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Supriadi menegaskan DPRD menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Dengan adanya dialog tersebut, aksi demonstrasi yang sempat diwarnai ketegangan akhirnya berakhir damai, tertib, dan kondusif.
0 Komentar