Selisih Siswa Antara SPMB dan Dapodik Dilaporkan ke Ombudsman Jatim oleh Jati Nusantara

Dewan Pimpinan Pusat Jaring Aspirasi Transparansi Informasi Nusantara (Jati Nusantara) secara resmi melayangkan laporan pengaduan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Laporan tertanggal 13 November 2026 ini dilatarbelakangi oleh dugaan maladministrasi serta ketidakpuasan atas penanganan aduan di portal SP4N LAPOR! terkait perbedaan data siswa di SMAN 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penelusuran dan analisa data yang dilakukan oleh Jati Nusantara, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kuota penerimaan resmi dengan realisasi data di lapangan:

  • Berdasarkan data resmi SPMB Jawa Timur 2026, kuota penerimaan untuk SMAN 1 Kauman ditetapkan sebanyak 420 siswa.
  • Berdasarkan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen per Oktober 2026, jumlah peserta didik kelas 10 di SMAN 1 Kauman tercatat sebanyak 432 siswa, dengan total keseluruhan siswa di sekolah tersebut mencapai 1.327 orang.
  • Terdapat selisih atau kelebihan jumlah siswa di dalam Dapodik dibandingkan dengan pagu atau kuota SPMB yang telah ditentukan.

Sebelum menempuh jalur Ombudsman, Jati Nusantara telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak SMAN 1 Kauman pada 2 Oktober 2026.

Menanggapi surat tersebut, pihak SMAN 1 Kauman melalui surat nomor 400.14.5.2/705/101.6.12.9/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 menyatakan bahwa jumlah siswa di Dapodik tidak melebihi kuota karena data pada web data.kemendikdasmen.go.id belum terupdate, serta menegaskan bahwa tidak ada proses penerimaan siswa di luar sistem SPMB.

Merasa jawaban tersebut belum memberikan transparansi yang memadai, Jati Nusantara kemudian membuat aduan resmi melalui portal SP4N LAPOR!

Dalam proses tindak lanjut SP4N LAPOR!, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan SMAN 1 Kauman menyampaikan penjelasan bahwa terdapat 12 siswa kelas 10 yang mengulang, sehingga diklaim tidak ada selisih antara pagu SPMB dan data Dapodik.

Kendati demikian, data pembanding dari laman "Sekolah Kita" menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mengulang di tingkat kelas 10 hanya tercatat 1 siswa, sehingga menimbulkan kontradiksi dan keraguan atas kebenaran data yang diberikan oleh pihak sekolah.

Karena penanganan melalui kanal SP4N LAPOR! dinilai belum memberikan penyelesaian yang tuntas, transparan, dan berkeadilan hukum, Jati Nusantara di bawah kepemimpinan Ketua DPP Jati Nusantara, Muhammad Najibulloh, resmi membawa kasus ini ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Dalam laporan resminya, Jati Nusantara menyampaikan dua poin permohonan utama (petitum):

  • Memohon Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan pemadanan data antara siswa yang diterima melalui portal resmi Spmbjatim.net dengan data siswa riil yang tercatat di dalam DAPODIK.
  • Meminta Ombudsman agar melakukan klarifikasi, investigasi, dan tindak lanjut pengawasan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan administrasi data peserta didik di SMAN 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Posting Komentar

0 Komentar